Pandemi Perbesar Kebutuhan Pembangunan Pusat Data

Kebutuhan fasilitas pusat data cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi berbasis internet. Pandemi memperbesar kebutuhan fasilitas itu karena aktivitas berbasis internet melonjak tajam.

Gedung pusat data yang berada di area Kampus DCI Indonesia di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (27/5/2021). DCI Indonesia mulai meresmikan gedung pusat data JK5 melengkapi tiga gedung yang telah beroperasi sebelumnya. Penambahan gedung pusat data itu untuk meningkatkan layanan bagi pelanggan di Indonesia dan membangun ekosisem pusat data lokal terlengkap di Indonesia yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

JAKARTA, KOMPAS — Kapasitas fasilitas pusat data di Indonesia kini telah mencapai lebih dari 70 megawatt dan diperkirakan bertambah menjadi 120 MW sampai akhir tahun 2021. Dengan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, aktivitas ekonomi berbasis internet cenderung membesar sehingga kebutuhan akan fasilitas pusat data bertambah.

Dengan kondisi itu, lapasitas pusat data diprediksi naik lagi hingga menjadi 240 MW pada tahun 2022. Ketua Umum Asosiasi Data Center Indonesia (Indonesia Data Center Provider Organization/IDPRO) Hendra Suryakusuma menyatakan, prediksi penambahan kapasitas itu di luar fasilitas pusat data milik tiga pemain utama di bisnis layanan komputasi awan di pasar global, seperti Amazon Web Services, Google, dan Microsoft.

”Mereka (pemain utama layanan komputasi awan) kan bisa membangun pusat data dengan kapasitas 30 MW. Bisa dikatakan, pertumbuhan penambahan kapasitas tidak lagi 35 persen seperti estimasi kami sebelumnya, tetapi 60 persen per tahun,” ujarnya.

Perkembangan ekonomi internet juga menopang proyeksi itu. Laporan e-Conomy SEA dari Google, Temasek, dan Bain & Company, misalnya, menyebutkan, nilai aktivitas ekonomi berbasis internet (gross merchandise value/GMV) di Asia Tenggara berpotensi tumbuh 5 persen, yakni dari 100 miliar dollar AS tahun 2019 menjadi 105 miliar dollar AS tahun 2020. Pada tahun 2025, nilainya diperkirakan 309 miliar dollar AS.

Mengutip Statista, sekitar 73 persen dari 270 juta orang di Indonesia menggunakan internet setiap hari. Pengguna layanan perdagangan secara elektronik (e-dagang) tumbuh 60 persen. Sementara pengguna sistem pembayaran digital pada tahun 2020 hampir dua kali lipat dari jumlah pengguna tahun 2017.

Pengguna sistem pembayaran di Indonesia diperkirakan akan tumbuh 60 persen pada tahun 2025. Akibatnya, pertumbuhan nilai transaksinya akan lebih dari dua kali lipat pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2020.

Semua perkembangan itu berpengaruh terhadap aneka rencana pembangunan fasilitas pusat data di Indonesia. Hal yang dikhawatirkan adalah penambahan kapasitas fasilitas pusat data berpengaruh terhadap penambahan emisi karbon.

Menurut Hendra, bagi fasilitas pusat data yang sudah berdiri, penyedia hanya bisa menambahkan teknologi kecerdasan buatan dan mesin pembelajaran pada sistem daya listrik secara komprehensif untuk mendukung gagasan lingkungan berkelanjutan/infrastruktur ramah lingkungan.

”Sementara bagi penyedia yang ingin membangun fasilitas baru, mereka bisa menerapkan perangkat pembangkit listrik energi terbarukan, seperti tenaga surya,” kata Hendra saat dihubungi di Jakarta, Selasa (3/8/2021).

Namun, jika hal itu diterapkan, wilayah Indonesia bagian timur yang memungkinkan. Sebagai contoh, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Dari faktor kecepatan angin dan radiasi matahari, wilayah tersebut cocok. Namun, kendalanya, belum banyak infrastruktur jaringan pita lebar fiber optik yang menjangkau daerah itu sehingga menyulitkan pembangunan fasilitas pusat data.

Masih terkait penerapan energi terbarukan, Hendra menerangkan bahwa pembangkit listrik tidak boleh diletakkan jauh dari gedung fasilitas pusat data. Jika lokasinya jauh, penyedia fasilitas pusat data harus merogoh biaya lebih mahal untuk pemasangan transmisi listrik.

Kemudian, untuk membangkitkan listrik 1 MW, minimal butuh sarana solar farm seluas 1,5 hektar lahan. Ini artinya penyedia fasilitas pusat data harus mencari lahan yang harga per meter masih murah dan akan menyulitkan mereka jika mereka memaksakan diri mencari di lokasi kawasan pusat industri. Kalaupun ada lahan di luar Jawa yang mendukung, penyedia fasilitas pusat data harus meninjau ketersediaan infrastruktur jaringan pita lebar.

”Penyedia fasilitas pusat data selalu harus berpikir efisiensi biaya di luar kebutuhan listrik. Toleransi kelebihan pengeluaran biaya tidak lebih dari 8 sen dollar AS atau sekitar Rp 1.500 per kilovolt,” tuturnya.

Hendra mengakui, IDPRO belum memiliki kajian emisi karbon yang berpotensi dihasilkan oleh industri fasilitas pusat data di Indonesia. Sebab, rata-rata penyedia fasilitas yang hadir di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan gagasan lingkungan berkelanjutan/ramah lingkungan.

Pemerintah Indonesia pun dianggap belum mendukung pelaku industri yang mengimplementasikan gagasan ramah lingkungan. Infrastruktur ramah lingkungan cenderung dianggap sebagai sesuatu yang mewah. Pelaku industri sebenarnya berharap pemerintah mau memberikan insentif.

”Di Singapura, keberadaan fasilitas pusat data sudah melimpah sampai-sampai dikabarkan memakan lebih banyak daya listrik atau lebih dari 300 MW. Pemerintah di sana sampai memberlakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data. Indonesia perlu berpikir lebih jangka panjang mengenai investasi fasilitas pusat data sehingga proramah lingkungan,” katanya.

Jabodetabek

Konsultan real estate, JLL, dalam riset terbarunya, Data Centre in Indonesia: Unveiling  The Potential to Become The Next Digital Hub (2 Juni 2021), menyebutkan, penyedia fasilitas pusat data dan operator layanan komputasi awan global, seperti Alibaba, AWS, Google, Microsoft, dan Tencent, bersaing untuk memperkuat jaringan mereka di Indonesia, terutama di Jabodetabek sebagai pasar utama.

Baik penyedia lokal maupun penyedia lokal mitra asing, seperti DCI Indonesia, Telkom Indonesia, NTT, Keppel DC, dan Princeton Digital Group, juga telah meluncurkan fasilitas pusat data mereka. STT GDC, Digital Edge, dan LOGOS belum lama ini bermitra dengan Pure Data Center telah mengumumkan rencana mereka untuk membangun fasilitas pusat data di Indonesia.

JLL Indonesia melihat Batam sebagai lokasi potensial untuk dibangun fasilitas pusat data untuk Indonesia. Ekspansi pembangunan baru bisa memakai lokasi ini karena sudah ada pengembangan kawasan ekonomi khusus baru yang diperuntukkan bagi ekonomi digital dan pariwisata.

Head of Logistic and Industrial JLL Indonesia Farazia Basarah mengatakan, saat ini Jabodetabek masih dianggap sebagai pasar utama di Indonesia. Sejumlah fasilitas pusat data yang kini atau akan dibangun baru berada di Jakarta Pusat, Bogor, dan Tangerang. Kemudian, lokasi sasaran berikutnya yang kini dipakai yaitu di Cikarang dan Karawang.

Selain Jabodetabek, katanya, JLL Indonesia melihat Batam sebagai lokasi potensial untuk dibangun fasilitas pusat data untuk Indonesia. Ekspansi pembangunan baru bisa memakai lokasi ini karena sudah ada pengembangan kawasan ekonomi khusus baru yang diperuntukkan bagi ekonomi digital dan pariwisata.

”Selain itu, lokasi geografisnya (Batam) relatif aman dari bencana alam dan dekat dengan Singapura. Ini akan menjadi daya tarik bagi sejumlah penyedia fasilitas pusat data untuk membangun di sana,” katanya.

Peruntukan

Ketua Bidang Platformatika Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Djarot Subiantoro, secara terpisah, berpendapat, pembangunan fasilitas pusat data di dalam atau di luar area Jabodetabek menyesuaikan tujuan dan perannya. Apabila peruntukannya hyperscale data center atau tipe pusat data yang menawarkan kemudahan untuk meningkatkan skalanya dengan cara menambahkan daya sistem atau racks beserta peralatannya, maka penyedia butuh lahan luas. Lokasi lahan bisa berjarak dari pusat bisnis atau pengguna.

Sementara apabila peruntukannya edge data center atau fasilitas pusat data lebih kecil yang memberikan sumber daya komputasi awan, pembangunannya mesti dekat dengan pusat bisnis. Pada umumnya, lahan yang dipakai tidak sebesar hyperscale data center. Ketersediaan daya listrik dan jaringan telekomunikasi tetap harus memadai.

Fasilitas pusat data yang ramah lingkungan semakin jadi tuntutan, berlaku baik di dalam maupun luar kota sesuai dengan jenis peruntukan.

Senada dengan Hendra, Djarot mengatakan, fasilitas pusat data yang ramah lingkungan semakin jadi tuntutan, berlaku baik di dalam maupun luar kota sesuai dengan jenis peruntukan. Hanya saja, hal itu tergantung ketersediaan sumber energi terbarukan.

”Peralatan perangkat keras, baik server maupun mekanikal penunjang, perlu dibuat semakin lama menjadi lebih tahan suhu relatif tinggi. Dengan demikian, ini akan mampu mengurangi kebutuhan proses cooling yang berarti mengurangi kebutuhan daya listrik sehingga mengurangi emisi karbon,” kata Djarot.

Kepala eksekutif platform manajemen layanan komputasi awan YellowDog, Simon Ponsford, seperti dikutip The Financial Times (Mei 2021), mengatakan, masih banyak fasilitas pusat data di dunia memakai daya listrik yang dihasilkan dari batubara. Greenpeace, pada Januari 2020, pernah merilis laporan yang memperkirakan Microsoft mengeluarkan sekitar 16 juta ton gas rumah kaca, Google 1,5 juta ton, dan Amazon 44 juta ton saat tahun 2019.

Vice President Pre-Sales PT Alita Praya Mitra Amirullah Anwar memperkirakan, investasi pembangunan fasilitas pusat data dengan menerapkan lingkungan berkelanjutan/ramah lingkungan butuh biaya besar. Menurut dia, tingkat kemahalannya 50 persen lebih dari belanja modal yang sekarang dikucurkan untuk membangun fasilitas pusat data.

Sumber: https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/08/04/pandemi-perbesar-kebutuhan-pembangunan-pusat-data